Prinsip Utama Integrasi Statistik BPS

Pada bulan Agustus 2015, Eselon 1 telah memberikan arahan dan menetapkan Prinsip Utama yang digunakan dalam melakukan modernisasi BPS.  Prinsip ini akan mengubah proses bisnis  dari sistem silo yang terpisah-pisah dimana masing-masing Subject Matter Area (SMA) pada saat ini merancang surveinya sendiri menjadi terintegrasi.

Berikut adalah 8 prinsip utama (Key Principles) Modernisasi BPS:

1. Neraca Nasional / National Accounts (NA) dan Statistik Makro adalah penerima manfaat utama dari integrasi Statistik.

Di setiap National Statistics Organization (NSO) negara lain, produk utamanya adalah Neraca Nasional yang menjadi acuan keberhasilan pemerintahan. Oleh karenanya keberhasilan BPS meningkatkan kualitas Neraca nasional yang dihasilkan akan berdampak besar bagi Negara karena setiap kebijakan nasional yang diambil akan mengandalkan data dari Neraca Nasional.

Konsekuensi dari prinsip ini:

  • Subject Matter Area harus dapat memenuhi kebutuhan NA dan Statistik Makro.
  • NA tidak akan melakukan survei rutin sendiri. Hal ini berarti semua data yang dibutuhkan oleh NA harus dikumpulkan oleh survei reguler. Neraca hanya terlibat dalam Survei percontohan / pilot Survei saja. Seluruh kebutuhan data yang diperlukan untuk memproduksi NA idealnya dapat dikumpulkan melalui Survei regular.
  • Dengan demikian seluruh metodologi yang digunakan dalam setiap survei akan dilakukan secara terpusat termasuk pemahaman definisi yang sama sehingga antara survei satu dan lainnya dapat terbandingkan.
  • Untuk mendukung prinsip ini, maka diperlukan infrastruktur IT yang memungkinkan pertukaran/penggunaan data serta metadata antara SMA dan NA yang mengurangi human intervention. Dengan demikian kualitas data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Setiap Survei memiliki beberapa tujuan.

BPS tidak akan melakukan begitu banyak survei lagi. Kita akan menggabungkan tujuan-tujuan survei menjadi serangkaian survei umum. Semua kuesioner harus menggunakan definisi yang sama untuk variabel, dengan demikian BPS  akan memiliki kuesioner yang harmonis dan semuanya akan dapat dibandingkan.

Hal ini berarti BPS akan memiliki serangkaian set survei dengan multi-tujuan. Nantinya selain melakukan harmonisasi kuesioner dan survei, penggunaan metodologi survei  perlu ditangani secara khusus termasuk mempelajari rujukan metodologi mutakhir yang digunakan di berbagai NSO.  Hal ini banyak dilakukan NSO terkemuka di dunia.   Diharapkan nantinya BPS juga akan melakukan Survei secara kontinyu, tidak lagi dilakukan dalam satu periode waktu tertentu (ad hoc). Sehingga hal ini akan berdampak pada beban kerja yang lebih merata di daerah. Tidak lagi ada beban kerja tinggi di satu waktu, dan periode “kosong” di waktu lainnya.

3. Sumber Data 1: Registrasi dan administrasi; Sumber Data 2: Survei.

Pada saat ini sumber data utama adalah survei di lingkup bisnis, rumah tangga dan individu. Penggunaan data administrasi masih terbatas. Di masa depan : sumber data utama BPS diharapkan menggunakan data administrasi dan registrasi. Untuk memenuhi prinsip ini, BPS tidak dapat bekerja sendiri. BPS memerlukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam memenuhi data registrasi dan administrasi yang diperlukan serta dasar hukum penggunaannya untuk keperluan Statistik. Masing-masing SMA dapat melanjutkan kerja sama dengan instansi terkait, bahkan ikut berkontribusi membantu mereka dalam mempersiapkan kualitas data yang baik.

4. Operasional survei yang terintegrasi.

Dengan adanya prinsip ini, maka desain sampel akan terkoordinasi, manajemen data terpusat, pengelolaan dan pengumpulan data secara terpusat, pengaturan waktu yang terpusat.

5. Central Business Register/Large Businesses Unit

Central Business Register (CBR) adalah salah satu instrument terpenting untuk koordinasi Statistik ekonomi karena dapat membantu BPS mengetahui semua pelaku bisnis dalam populasi dan pada domain atau subdomain dimana mereka berada. Dengan cara ini, tidak masalah tumpang tindih dan non-representasi dapat dihindari. Dengan demikian, CBR adalah dasar untuk koordinasi semua Survei ekonomi dan Statistik ekonomi. Register harus dikelola secara intensif sehingga selalu memuat data aktual dan dapat dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya. CBR mencatat bisnis-bisnis baru dan harus mampu mengidentifikasi bisnis-bisnis yang tidak aktif secara temporer atau sudah tidak beroperasi.

Large Business Unit (LBU) adalah sebuah unit yang bertanggungjawab untuk profiling semua pengumpulan data dan pengolahan data untuk set unit usaha besar dan kompleks di Indonesia. Di sebagian besar perekonomian, sejumlah perusahaan besar-MNC memiliki pangsa yang sangat besar yang memiliki volume ekonomi mencapai lebih dari 80%. Membangun LBU adalah langkah besar yang sangat penting untuk pengumpulan data perusahaan-perusahaan besar sehingga dapat meningkatkan kualitas Statistik ekonomi BPS. LBU akan mengumpulkan, mengolah data dan selanjutnya digunakan dengan cara yang sama untuk melakukan kompilasi Statistik ekonomi.  LBU merupakan layanan perusahaan yang penting untuk semua SMA dan NA. Dengan adanya LBU, maka SMA dan NA tidak perlu menghampiri pelaku usaha-usaha besar lagi karena merupakan tanggung jawab LBU.

6. Recentralise IT (Beralih dari Subject Matter Areas).

BPS akan mengembalikan pengelolaan infrastruktur IT terpusat pada Direktorat SIS. Arsitektur IT perlu dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan BPS dalam menghasilkan data berkualitas, termasuk diantaranya keperluan SMA, NA serta BPS daerah. Walaupun demikian tata kelola IT (IT Governance) perlu diikuti seluruh pihak pengguna IT, termasuk melaporkan/mendaftarkan seluruh aplikasi yang digunakan untuk digunakan secara bertanggung-jawab. Pengelolaan aplikasi/ program maintenance dapat terkelola dengan baik, tidak lagi ada perubahan-perubahan yang terjadi pada saat dilakukan pengumpulan data.

Disamping itu dengan arsitektur IT yang ada serta sentralisasi perangkat yang digunakan, BPS akan dapat memfokuskan diri menyediakan teknisi IT serta mengurangi jumlah vendor sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Biaya lisensi juga dapat dikelola dengan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang digunakan untuk programming, data collection dan analisis.

7. Beralih ke pengumpulan data yang hemat kertas / paperless.

Pada masa depan, BPS akan mengurangi penggunaan kertas untuk penyelenggaraan survei karena pengambilan data akan dilakukan secara elektronik, baik melalui pemanfaatan internet dan Big Data. BPS akan mulai menggunakan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) namun di masa depan ini tidaklah cukup. Penggunaan smartphones dapat dipilih untuk pengumpulan data dengan melihat mobilitas seseorang di masa depan.

Penggunaan perangkat berbasis teknologi akan sangat membantu petugas lapangan dalam memonitor kualitas data (hard edit & soft edits). Melalui perangkat yang digunakan, dapat dibuat aturan-aturan (rules) yang ditentukan. Misalnya salah memasukkan kode pos, maka akan muncul notification error agar dimasukkan kode pos yang sesuai. Demikian juga untuk soft edits, dapat dilakukan verifikasi secara daring. Contohnya salah memasukkan usia 17 tahun (seharusnya 71 tahun) tetapi memiliki pengalaman kerja 20 tahun.

Dengan perangkat berbasis teknologi, BPS dapat memanfaatkan kebutuhan data berbasis satelit (GPS) untuk pemetaan blok sampel/sensus blok. SMA dapat mengetahui wilayah mana saja yang sudah diselesaikan proses pengumpulan data bilamana perangkat berbasis GPS digunakan oleh petugas lapangan. SMA juga dapat memonitor secara daring, pertanyaan mana yang menyulitkan responden, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menjawab. Dengan demikian para petugas lapangan turut berkontribusi dalam menghasilkan data berkualitas.

8. Survei yang berkelanjutan.

BPS bermaksud mengembangkan Survei sedemikian rupa sehingga Survei tersebut berjalan sepanjang tahun dan tidak hanya terbatas pada periode tertentu. Dengan demikian, tidak ada lagi masa dimana BPS memerlukan petugas tambahan sangat banyak pada suatu waktu tertentu yang membutuhkan biaya besar. Biro Kepegawaian juga dapat mengalokasikan pegawai sesuai dengan perencanaan survei sesuai dengan wilayah cakupannya. Pada akhirnya dengan perencanaan yang terintegrasi dan tersebar merata, BPS akan mendapatkan respon yang lebih berkualitas serta BPS dapat melakukan hal yang jauh lebih banyak dengan jumlah petugas yang sama.

Hits : 3544